WAMENA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan berkolaborasi dengan Kementerian Kehutanan sukses menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Workshop I Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Subnasional Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Acara strategis ini berlangsung selama dua hari di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, pada 21 hingga 22 April 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan tonggak sejarah penting bagi Papua Pegunungan. Pasalnya, Papua Pegunungan menjadi provinsi pamungkas atau yang terakhir di Indonesia yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen krusial terkait pengendalian perubahan iklim tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Pegunungan, Drs. Wasuok Demianus Siep, menegaskan bahwa wilayahnya memiliki peran sentral dan potensi raksasa dalam mendukung target penurunan emisi nasional secara berkelanjutan.
“Provinsi Papua Pegunungan memiliki kawasan hutan yang masih sangat luas dan terjaga. Melalui kebijakan daerah yang konsisten, pendanaan yang berkelanjutan, serta kolaborasi multipihak, kami berkomitmen penuh mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030,” ungkap Sekda Wasuok dalam sambutannya.
Sejalan dengan komitmen daerah tersebut, Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim sekaligus Ketua Harian I OMO Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, Prof. Dr. Haruni Krisnawati, menilai pertemuan di Wamena ini sebagai momentum emas.
“Pertemuan ini sangat penting karena akan menghubungkan bagaimana komitmen nasional kita terhadap agenda iklim global dengan aksi nyata di wilayah Papua Pegunungan,” jelas Prof. Haruni.
Lebih lanjut, Prof. Haruni menjelaskan bahwa komitmen nyata Indonesia terhadap pengendalian iklim telah diperkuat sejak meratifikasi Paris Agreement pada tahun 2016 silam melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.
“Kita sudah menyampaikan kepada badan PBB yang mengurusi perubahan iklim terkait komitmen Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri, dan 41 persen dengan dukungan internasional dibandingkan dengan business as usual pada tahun 2030 mendatang,” tambahnya.
Selama agenda workshop berlangsung, para peserta membedah sejumlah isu strategis kehutanan di daerah. Pembahasan tersebut mencakup penguatan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), upaya mitigasi dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta perlindungan ketat terhadap kawasan konservasi.
Selain itu, rehabilitasi lahan kritis, pengembangan ekonomi masyarakat melalui hasil hutan bukan kayu (HHBK), peningkatan kapasitas warga, hingga penguatan peran Polisi Kehutanan dan Masyarakat Peduli Api (MPA) turut menjadi sorotan utama agar kebijakan selaras dengan implementasi di lapangan.
Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Papua Pegunungan, UPT Kementerian Kehutanan, kalangan akademisi, tokoh masyarakat adat, serta para pemangku kepentingan terkait.
Melalui penyusunan Renja Subnasional ini, Pemprov Papua Pegunungan berharap kontribusi daerah dalam menekan emisi gas rumah kaca dapat terus meningkat, sejalan dengan visi menjaga kelestarian hutan perawan Papua sekaligus mendongkrak kesejahteraan masyarakat lokal secara berkelanjutan.
